DCNews, California – Praktik penagihan utang dengan ancaman hukum palsu menyeret sebuah perusahaan penagih utang di Amerika Serikat ke ranah hukum. Federal Trade Commission (FTC) menghentikan sementara operasional perusahaan tersebut setelah diduga mengumpulkan lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar Rp320 miliar dari ribuan konsumen melalui intimidasi dan klaim utang yang tidak sah.
Langkah FTC tersebut ditindaklanjuti seorang hakim federal dengan menerbitkan perintah pembatasan sementara (temporary restraining order) pada 5 November 2026. Pengadilan juga memerintahkan pembekuan aset para tergugat selama proses hukum berlangsung.
Dalam pengaduannya, FTC menyebut perusahaan tersebut menggunakan berbagai cara untuk memaksa konsumen membayar tagihan yang sebenarnya tidak ada atau tidak memiliki dasar kewenangan hukum untuk ditagih.
Modus yang digunakan antara lain meninggalkan pesan suara bernada ancaman, mengaku memiliki hubungan dengan firma hukum, serta menyampaikan klaim bahwa konsumen akan menghadapi gugatan apabila tidak segera melunasi utang.
FTC mengidentifikasi perusahaan tersebut sebagai McDonnell & Associates LLC, yang juga beroperasi menggunakan sejumlah nama lain, yakni First Capital Group, Maxwell & Bryant Group, serta Lewis, McDonnell & Associates.
Dua pemilik perusahaan, Oscar Gerardo Gonzalez Martin dan Oscar Ruiz Canela, turut disebut sebagai tergugat dalam perkara tersebut.
Menurut FTC, keduanya diduga menyamarkan identitas perusahaan sebagai firma hukum atau badan usaha yang memiliki keterkaitan dengan pengacara. Cara tersebut digunakan untuk meyakinkan konsumen bahwa mereka sedang menghadapi persoalan hukum serius.
Ancaman Menyasar Keluarga dan Tempat Kerja
Praktik penagihan tersebut tidak hanya menyasar konsumen secara langsung, tetapi juga melibatkan tekanan terhadap lingkungan keluarga dan pekerjaan mereka.
FTC mengungkapkan sejumlah metode intimidasi yang diduga digunakan perusahaan, antara lain mengirimkan pesan suara untuk memancing konsumen menghubungi kembali penagih, mengancam akan menghubungi atasan dan anggota keluarga, serta mengklaim bahwa konsumen menghadapi gugatan hukum.
Ancaman lainnya mencakup penyitaan sebagian upah melalui mekanisme wage garnishment dan pemasangan hak tanggungan atau klaim hukum atas properti konsumen.
Namun, FTC menyatakan perusahaan tersebut tidak memiliki niat untuk benar-benar mengajukan gugatan hukum. Mereka juga tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan pemotongan upah ataupun memasang klaim atas properti sebagaimana diancamkan kepada konsumen.
Bahkan, perusahaan diduga menghubungi orang tua, saudara kandung, dan pasangan konsumen dengan dalih mencari keberadaan mereka untuk menyampaikan dokumen hukum.
Padahal, menurut FTC, komunikasi tersebut merupakan bagian dari strategi menekan konsumen agar segera membayar tagihan yang dipersoalkan.
Langgar Kewajiban Transparansi Penagihan Utang
Selain dugaan intimidasi, FTC menyoroti kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam hukum federal Amerika Serikat.
Dalam sejumlah komunikasi, penagih diduga tidak menjelaskan bahwa mereka merupakan penagih utang. Mereka juga tidak memberitahukan bahwa informasi yang disampaikan konsumen selama percakapan akan digunakan untuk kepentingan penagihan.
Perusahaan tersebut juga diduga tidak mengirimkan pemberitahuan validasi utang (debt validation notice) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan.
Dokumen tersebut semestinya memuat identitas kreditur awal, rincian jumlah utang yang diklaim, serta penjelasan mengenai hak konsumen untuk membantah atau mempermasalahkan tagihan.
Ketiadaan informasi tersebut membuat konsumen kehilangan kesempatan untuk memeriksa keabsahan tagihan sebelum melakukan pembayaran.
FTC memperkirakan ribuan konsumen akhirnya membayar ratusan dolar AS atau lebih untuk menyelesaikan kewajiban yang sebenarnya tidak mereka miliki.
Secara keseluruhan, perusahaan tersebut diduga telah mengumpulkan lebih dari 20 juta dolar AS melalui praktik penagihan yang menyesatkan.
Pengadilan Tunjuk Pengawas Independen
Melalui perintah pengadilan, operasional perusahaan kini berada di bawah pengawasan seorang pengelola yang ditunjuk pengadilan (court-appointed receiver).
FTC menduga tindakan perusahaan melanggar sejumlah ketentuan hukum federal, termasuk Federal Trade Commission Act, Fair Debt Collection Practices Act, dan Gramm-Leach-Bliley Act.
Undang-undang terakhir tersebut antara lain melarang praktik memperoleh informasi keuangan konsumen melalui cara-cara yang menyesatkan.
Perkara ini telah diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Tengah California (U.S. District Court for the Central District of California).
Meski pengadilan telah menerbitkan perintah pembatasan sementara dan membekukan aset para tergugat, proses hukum masih berlangsung. Seluruh tuduhan FTC terhadap perusahaan dan para pemiliknya belum diputuskan oleh pengadilan. ***

