DCNews, Jember — Sutradara Hanung Bramantyo menjadikan kelompok Tujuh Setan Desa dalam film Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah sebagai pintu masuk untuk membicarakan persoalan sosial yang dinilai masih relevan hingga kini, mulai dari korupsi, relasi kepentingan korporasi dan birokrasi, hingga praktik pinjaman yang membebani masyarakat.
Hanung mengatakan kritik sosial merupakan salah satu elemen yang konsisten hadir dalam karya-karyanya. Menurut dia, film tidak hanya menjadi medium bercerita, tetapi juga ruang untuk menyampaikan kegelisahan terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan keagamaan.
“Sebetulnya dari awal film-film saya itu selalu menyentuh keadaan sosial, ya sosial keagamaan, sosial masyarakat, sosial politik. Film saya Tanda Tanya itu kan bicara tentang sosial keagamaan,” kata Hanung saat ditemui wartawan dalam roadshow dan pemutaran khusus film di Bioskop KCM Jember, Minggu (20/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar bekerja sama dengan Universitas Jember (Unej) dan turut diisi workshop perfilman bagi mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Hanung menjelaskan bahwa Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah dibangun di atas dua pijakan utama, yakni peristiwa nasional 1965 dan keberadaan kelompok Tujuh Setan Desa yang dalam cerita digambarkan meresahkan masyarakat.
Hanung kemudian menggunakan karakter dan relasi antartokoh untuk menggambarkan persoalan kekuasaan serta ketimpangan sosial. Dalam konstruksi ceritanya, tuan tanah dikaitkan dengan korporasi, sedangkan kapitalis birokrat digambarkan melalui pejabat desa yang disebut memiliki hubungan dengan kepentingan korporasi.
Ia juga memasukkan unsur bandit desa dan persoalan pinjaman sebagai bagian dari gambaran kelompok tersebut. Dalam konteks kekinian, Hanung mengaitkan persoalan pinjaman itu dengan fenomena pinjaman online atau pinjol.
“Yang kedua saya berbicara tentang para koruptor yang tergabung dalam Tujuh Setan Desa. Itu sebetulnya sama halnya dengan para koruptor sekarang, tuan tanah itu adalah korporasi, terus kemudian korporasi membayar para kapitalis birokrat,” ujarnya.
Hanung melanjutkan, persoalan birokrasi, korupsi, pinjol, dan kepentingan ekonomi menjadi bagian dari kritik sosial yang ingin dibangun melalui film tersebut.
“Para birokrat koruptor, para pinjol dan sebagainya-sebagainya. Dan kemudian yang pertama tadi adalah tentang kejadian tahun 65 adalah dua hal yang menjadi titik pijakan saya di dalam film Lubang Buaya ini,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan Hanung mengenai konstruksi cerita dan kritik sosial dalam film, bukan tuduhan terhadap pejabat, korporasi, atau pihak tertentu.
Selain mengangkat persoalan sosial, Hanung menempatkan sejarah 1965 sebagai bagian penting dalam cerita. Ia berharap film tersebut dapat menjadi salah satu medium bagi generasi muda untuk mengenal dan tidak melupakan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi pada periode tersebut. ***
