DCNews, Banda Aceh — DPR RI mengonsolidasikan langkah pemulihan pascabencana nasional dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini menegaskan urgensi penyelarasan kebijakan, program, dan anggaran agar penanganan pascabencana berjalan efektif, terukur, dan bebas tumpang tindih.
Forum tersebut mempertemukan pimpinan DPR, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara (BUMN) untuk mempertajam fokus pemulihan wilayah terdampak bencana di berbagai daerah Indonesia. Selain Dasco, rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
“Dalam pemulihan pascabencana, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi agar fokus terhadap apa yang akan ditangani,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.
Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, koordinasi yang solid antara kementerian, pemerintah daerah, DPR, dan BUMN akan mencegah tumpang tindih program sekaligus mempercepat pemulihan di lapangan.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Dengan begitu, dari sisi anggaran dan pelaksanaan bisa lebih efisien dan fokus,” kata Dasco.
Ia juga menyoroti pentingnya pemusatan anggaran pemulihan pascabencana agar respons pemerintah terhadap bencana tidak terfragmentasi. Konsolidasi ini, kata Dasco, menjadi pijakan awal penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran tahun 2026.
“Hari ini kita lakukan rapat koordinasi supaya pada tahun anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dari DPR RI, rapat dihadiri anggota lintas komisi dan fraksi, antara lain Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, serta anggota Komisi V dan VI DPR RI seperti Kawendra Lukistian, Ruslan M. Daud, Ghufran, Syarief Abdullah Alkadrie, Muhammad Lokot Nasution, Bakri, dan Zigo Rolanda.
Sementara dari unsur pemerintah pusat hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. Pemerintah daerah Aceh diwakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Dukungan sektor BUMN juga tampak dengan kehadiran Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PT PLN, yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pascabencana.
Rapat koordinasi di Aceh ini menjadi sinyal kuat DPR RI untuk mendorong pendekatan pemulihan pascabencana yang lebih terintegrasi, dengan perencanaan jangka menengah yang berpijak pada kebutuhan riil daerah terdampak dan ketahanan nasional ke depan. ***
