DCNews, Padang — Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menambah 25 ribu gudang penyimpanan milik Perum Bulog di seluruh Indonesia, sebagai upaya strategis menampung hasil panen petani yang melimpah dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau akrab disapa Titiek Soeharto, menyampaikan hal ini saat tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, dalam rangkaian kunjungan kerja, Jumat (20/6/205).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas gudang Bulog saat ini sudah menjadi masalah serius. Pasalnya, gudang Bulog sekarang sudah tidak mampu menampung hasil panen gabah petani.
“Gudang Bulog sudah penuh. Kalau terus disewa, tentu tidak efisien. Maka harus ditambah agar gabah petani bisa tertampung maksimal,” kata Titiek seraya menambakan bahwa rencana penambahan gudang ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengumumkan pembangunan 25 ribu gudang darurat atau improvisasi untuk mengantisipasi lonjakan produksi beras dan jagung tahun ini.
Komisi IV DPR RI melihat langkah ini sebagai solusi konkret mengurangi ketergantungan pada sistem sewa yang kerap menjadi beban operasional Bulog. Dengan gudang milik sendiri, distribusi beras dan jagung akan lebih terkendali dan efisien, khususnya saat musim panen raya.
Dalam kunjungannya ke Sumbar, Komisi IV DPR RI juga melakukan sejumlah agenda, mulai dari menghadiri panen raya komoditas pangan pokok di Kabupaten Agam hingga kegiatan konservasi di Taman Margasatwa Kinantan, Bukittinggi. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Alex Indra Lukman turut hadir bersama sejumlah anggota DPR RI lainnya.
Lebih lanjut, Titiek menegaskan, peningkatan kapasitas penyimpanan Bulog akan berdampak langsung pada stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. “Dengan tempat penyimpanan yang cukup, petani tidak perlu terburu-buru menjual gabahnya di harga rendah. Ini akan bantu stabilkan harga di pasaran,” ujarnya.
Menurut data terakhir, gudang Bulog di beberapa daerah sudah mencapai kapasitas maksimal, memaksa instansi tersebut menyewa fasilitas eksternal. Hal ini dinilai tidak berkelanjutan untuk jangka panjang, terlebih saat produksi pertanian nasional terus ditingkatkan.
Dukungan politik dari DPR RI ini mempertegas sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat sektor pangan, sekaligus menjadi langkah awal reformasi distribusi pangan nasional. Komisi IV DPR RI berharap pembangunan ribuan gudang ini bisa terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar soal logistik. Ini soal keberpihakan kepada petani dan ketahanan bangsa,” tutup Titiek Soeharto. ***
