DCNews, Medan — Di tengah maraknya kasus pinjaman online ilegal dan judi digital yang kian menyasar masyarakat luas, pemerintah daerah dan lembaga keuangan negara memperkuat sinergi untuk meningkatkan literasi keuangan publik. Upaya ini dinilai krusial agar masyarakat mampu mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan terlindungi dari praktik merugikan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara menggandeng Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mendiseminasikan literasi keuangan secara masif kepada masyarakat. Kolaborasi ini difokuskan pada pemanfaatan berbagai kanal komunikasi yang dimiliki pemerintah daerah.
Kepala Diskominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi literasi keuangan melalui infrastruktur komunikasi yang tersedia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Jimmy Ardianto, di kantor Diskominfo Sumut, Jumat (17/4/2026).
“Kami memiliki berbagai sarana untuk mendiseminasikan informasi. Kolaborasi dengan LPS akan memperkuat penyampaian program, pengumuman, dan imbauan kepada masyarakat,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, Diskominfo Sumut mengelola beragam kanal komunikasi, mulai dari media luar ruang seperti videotron, kemitraan dengan media massa, kanal resmi pemerintah, hingga platform media sosial. Selain itu, terdapat forum temu pers yang melibatkan ratusan media dari berbagai platform.
“Ada sekitar 115 media yang bekerja sama dengan kami, baik cetak, online, maupun elektronik. Ini menjadi kekuatan untuk memperluas jangkauan edukasi literasi keuangan,” katanya.
Melalui diseminasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat Sumatera Utara tidak hanya memahami konsep dasar keuangan, tetapi juga memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan secara bijak. Edukasi ini diharapkan mampu menekan risiko masyarakat terjerat pinjaman online ilegal maupun praktik judi online.
Sementara itu, Jimmy Ardianto menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, literasi keuangan menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko keuangan digital yang kian kompleks.
“Masih banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online dan judi online. Karena itu, penyebarluasan literasi keuangan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Jimmy juga menegaskan peran LPS dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyimpan dana di bank, baik bank umum konvensional maupun syariah, serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR), karena simpanan nasabah dijamin oleh negara.
“LPS memastikan simpanan nasabah tetap aman meskipun terjadi risiko pada bank. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Jimmy. ***
