DCNews, Jakarta – Kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa pekan terakhir dinilai merupakan akumulasi persoalan ketimpangan, ketidakadilan pajak, efisiensi anggaran, hingga melonjaknya utang pemerintah. Untuk itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyerukan Reset Ekonomi Indonesia melalui delapan tuntutan kebijakan sebagai langkah pemulihan.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (6/9/2025) mengatakan solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
“Fakta di lapangan menunjukkan beban fiskal meningkat di tengah pelemahan konsumsi, sementara persepsi publik terhadap akuntabilitas belanja negara memburuk,” ujar dia.
Bhima menegaskan, persoalan ketidakadilan pajak harus segera diselesaikan. Penerapan pajak kekayaan (wealth tax), percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi menyeluruh regulasi perpajakan, termasuk penurunan tarif PPN menjadi 8 persen untuk memberi stimulus kepada UMKM dan kelas menengah-bawah.
“Langkah ini bertujuan memperkuat basis penerimaan yang progresif dan menahan pelemahan permintaan domestik,” jelasnya.
Copot Mekeu Sri Mulyani
Selain itu, yang segera bisa dilakukan adalah pencopotan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai nahkoda fiskal.
Lembaga riset ini meminta kenaikan tunjangan DPR RI dibatalkan, gaji anggota DPR dibatasi maksimal tiga kali UMP DKI Jakarta, pembentukan Komite Remunerasi Independen bagi pejabat negara, serta keterbukaan dana reses DPR RI sebagai informasi publik.
Celios juga meminta pemangkasan alokasi APBN yang dinilai tidak prioritas, termasuk penghematan belanja Polri, serta evaluasi anggaran program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara.
“Anggaran hasil efisiensi diusulkan dialihkan ke subsidi tunai langsung bagi kelompok rentan,” kata Bhima seraya mendorong restrukturisasi utang negara melalui penyesuaian tenor maupun kupon, serta moratorium utang baru hingga indikator ruang fiskal kembali membaik.
Terkait tata kelola, Celios mendesak pemerintah menjalankan Putusan MK tentang larangan rangkap jabatan menteri maupun wakil menteri di kursi komisaris, khususnya di sektor investasi dan hilirisasi.
“Termasuk juga proyek Strategis Nasional seperti IKN dan Food Estate..Ini harus dihentikan karena terbukti merugikan keuangan negara,” tegas Bhima. ***
