DCNews, Jakarta — Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah dalam beberapa tahun ke depan, sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses hunian layak. Namun, pelaksanaan program tersebut diproyeksikan berjalan optimal mulai 2026, lantaran masih menghadapi kendala anggaran pada tahun ini.
Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, sebagaimana dikutip, Senin (12/5/2025) menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal menjadi salah satu hambatan utama. Ditambah lagi, anggaran tahun ini masih belum cukup untuk menjalankan program secara maksimal.
Dalam skema besar program ini, lanjut Fahri, pembangunan dibagi untuk wilayah kota, desa, dan pesisir. Khusus untuk kawasan urban, pemerintah akan mengedepankan konsep rumah vertikal seperti rumah susun dan apartemen.
“Karena di perkotaa harga tanah sangat mahal, pembangunan rumah vertikal menjadi solusi logis,” jelas Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga tengah merancang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah badan koperasi perumahan yang bertujuan memperkuat kapasitas komunitas lokal dalam penyediaan hunian, demikian Wamen PKP Fahri Hamzah. ***
