DCNews, Jakarta— Tragedi longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang yang menelan korban jiwa kembali memicu sorotan tajam terhadap sistem pengelolaan sampah ibu kota. Sejumlah pihak di DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dengan memperkuat pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Insiden tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan sampah Jakarta masih bertumpu pada pendekatan hilir—mengangkut dan menimbun sampah di satu lokasi besar—tanpa diimbangi pengurangan dari tingkat rumah tangga. Ketergantungan tinggi terhadap Bantargebang dinilai memperbesar risiko lingkungan sekaligus ancaman keselamatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengatakan pengelolaan sampah ibu kota selama ini terlalu terpusat pada fasilitas pembuangan akhir. Tanpa perubahan pola sejak dari sumbernya, tekanan terhadap Bantargebang akan terus meningkat.
“Tragedi lagi-lagi terjadi. Persoalan sampah tidak bisa terus diselesaikan di ujungnya. Pengelolaan harus dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan dari sumber,” ujar Nabilah dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperkuat program pemilahan sampah rumah tangga serta mengoptimalkan pemberdayaan bank sampah di tingkat lingkungan. Menurut dia, bank sampah seharusnya tidak hanya menjadi program administratif, melainkan bagian dari sistem ekonomi sirkular yang benar-benar berjalan di masyarakat.
“Bank sampah harus diberdayakan secara maksimal. Jika dikelola serius, ini bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir secara signifikan,” kata dia.
Selain penguatan pengelolaan dari hulu, Nabilah menilai Jakarta perlu mulai memperluas penggunaan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan di tingkat wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bantargebang yang selama ini menanggung hampir seluruh beban sampah ibu kota.
“Jakarta tidak bisa terus bergantung pada satu lokasi pembuangan. Harus ada solusi pengolahan di setiap wilayah agar beban tidak menumpuk di Bantargebang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah yang lebih jelas, sehingga tanggung jawab penanganan tidak terpusat di satu titik. Tanpa reformasi menyeluruh, menurutnya, ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global berpotensi terhambat oleh persoalan lingkungan yang belum tertangani secara sistematis.
“Jika Jakarta ingin menjadi kota global, maka tata kelola sampah harus modern, terintegrasi, dan dimulai dari hulu. Ini pekerjaan besar yang tidak bisa ditunda,” kata Nabilah.
Nabilah berharap Pemprov DKI segera memperkuat strategi pengurangan sampah dari sumber sekaligus mempercepat pengembangan teknologi pengolahan ramah lingkungan agar sistem pengelolaan sampah di ibu kota menjadi lebih berkelanjutan. ***
