Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan & Pendiri Dahlan Consultant)
KASUS dugaan penipuan investasi Dana Syariah Indonesia (DSI) bukan sekadar cerita tentang investor yang dirugikan atau pelaku usaha yang diduga menyimpang. Lebih dari itu, kasus ini adalah cermin besar bagi ekosistem jasa keuangan digital Indonesia—terutama soal transparansi data, pengawasan regulator, dan ilusi rasa aman yang kerap menyertai label “berizin” dan “syariah”.
Sebagai konsultan keuangan, saya melihat kasus DSI membuka luka lama yang berulang: asimetri informasi antara pelaku usaha, regulator, dan investor ritel. Dalam praktiknya, banyak calon investor masih menganggap bahwa entitas yang terdaftar atau berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) otomatis aman dari risiko. Persepsi ini keliru—dan sayangnya, terus dipelihara secara tidak langsung.
Terdaftar atau berizin bukan berarti tanpa risiko. Ini adalah kesalahan persepsi klasik yang selalu muncul setiap kali kasus investasi bermasalah meledak ke publik. Di titik inilah OJK perlu berkaca, bukan sekadar menunjuk rendahnya literasi masyarakat sebagai kambing hitam.
Data yang Tampak Sehat, Risiko yang Disembunyikan
Dalam kasus DSI, banyak investor mengaku mengambil keputusan investasi berdasarkan data Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) 90 yang tercantum di aplikasi—angka nyaris sempurna, mencapai 99,98%. Data inilah yang membangun rasa aman dan keyakinan bahwa dana mereka dikelola secara sehat.
Namun, ketika angka tersebut berubah drastis dalam waktu singkat menjadi hanya 6%, kepercayaan itu runtuh seketika. Bagi investor ritel, perubahan ekstrem ini bukan sekadar fluktuasi bisnis, melainkan indikasi serius bahwa informasi publik yang disajikan sebelumnya tidak mencerminkan kondisi riil.
Jika sejak awal data ditampilkan apa adanya—misalnya tingkat risiko tinggi atau potensi gagal bayar signifikan—banyak investor rasional tentu akan berpikir dua kali. Angka di bawah 60% saja sudah cukup menjadi sinyal bahaya. Masalahnya, angka hampir 100% justru dipertahankan hingga kasus ini pecah ke ruang publik.
Literasi Bukan Alasan Tunggal
Pernyataan bahwa korban minim literasi keuangan juga perlu dikritisi secara adil. Para investor DSI tidak datang dengan mata tertutup. Mereka mengecek legalitas, memastikan entitas memiliki izin OJK, dan menilai kinerja berdasarkan data resmi yang ditampilkan di platform.
Artinya, persoalan utama bukan sekadar literasi, melainkan kualitas dan kejujuran informasi yang tersedia. Literasi setinggi apa pun akan menjadi sia-sia jika data yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ternyata tidak utuh atau menyesatkan.
Apa yang Seharusnya Dilakukan OJK?
Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi OJK untuk melampaui pendekatan administratif. Publik tidak cukup dilindungi hanya dengan daftar perusahaan berizin. Investor membutuhkan dashboard data yang komprehensif, terbuka, dan mudah dipahami, antara lain:
- Indikator kesehatan keuangan yang relevan
- Tingkat gagal bayar (default rate) yang real-time
- Model penyaluran dan penggunaan dana
- Riwayat pengaduan konsumen dan sanksi
- Perubahan data historis yang bisa ditelusuri
Tanpa itu, yang terjadi adalah ketimpangan informasi: investor selalu berada di posisi paling lemah, sementara pelaku yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut.
Label Syariah Bukan Sekadar Alat Pemasaran
Saya juga menilai penting bagi OJK untuk lebih tegas membedakan antara entitas yang benar-benar patuh pada prinsip syariah dan yang hanya menjadikan label syariah sebagai strategi pemasaran. Jika pembiaran ini terus terjadi, yang rusak bukan hanya investor, tetapi kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan—padahal potensinya sangat besar.
Transparansi sebagai Benteng Pertama
Pada akhirnya, transparansi data bukan sekadar kewajiban regulator, melainkan benteng pertama perlindungan konsumen. Tanpa transparansi, literasi keuangan akan selalu kalah cepat dari janji imbal hasil instan dan narasi aman yang menenangkan.
Kasus DSI harus menjadi pelajaran kolektif. Jika tidak ada pembenahan serius, sejarah hanya akan berulang—dengan nama platform berbeda, wajah baru, dan korban yang kembali berjatuhan. ***
